239.277 KK Tak Ditemukan, DPRD Surabaya Minta Pemkot Tak Berlarut-larut

Reporter : -
239.277 KK Tak Ditemukan, DPRD Surabaya Minta Pemkot Tak Berlarut-larut
TUNTASKAN: Yona Bagus Widyatmoko, desak 239.277 KK kategori tak ditemukan segera dituntaskan. | Foto: IST

SURABAYA | Barometer Jatim – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko menyoroti 239.277 KK kategori tidak ditemukan dalam pendataan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Dia meminta Pemkot Surabaya segera menuntaskannya, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, mengingat Surabaya menjadi daerah percontohan nasional. 

Meski demikian, legislator yang akrab disapa Cak Yebe itu tetap mengapresiasi kinerja ASN surveyor Pemkot Surabaya.

“Kami mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan ASN sebagai petugas surveyor DTSEN. Ini kerja lapangan yang melelahkan dan penuh tantangan,” katanya, Kamis (16/1/2026).

“Kerja mereka patut dihargai, karena menghadapi kondisi sosial masyarakat kota yang sangat dinamis,” tandasnya.

Yona menjelaskan, status tidak ditemukan bukan berarti warga tidak ada. Dalam banyak kasus, warga sudah dikunjungi lebih dari dua kali tapi tidak berada di tempat sesuai alamat data.

“Definisi tidak ditemukan harus dipahami utuh. Ada warga yang pindah alamat, bermigrasi ke kecamatan lain, bahkan ke luar kota Surabaya,” ucapnya.

Dia kembali mengingatkan, posisi strategis Surabaya sebagai pilot project nasional DTSEN harus dijaga dengan hasil maksimal. Lagi pula Pemkot Surabaya telah menjalin kerja sama resmi melalui MoU dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Program ini juga mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Timur dan diminta menjadi contoh bagi 37 kabupaten/kota di Jatim,” ujarnya.

Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya itu menyebut, persoalan ratusan ribu KK tersebut perlu ditangani dengan pendekatan lintas sektor dan DPRD Surabaya siap terlibat agar proses pendataan bisa segera dituntaskan.

Komisi A juga mendorong evaluasi metode pendataan yang masih sepenuhnya mengandalkan ASN. Menurutnya, kawasan perumahan premium dan apartemen membutuhkan pendekatan khusus.

“Karakteristik warganya berbeda. Aksesnya terbatas dan sistem keamanannya ketat, sehingga perlu metode yang lebih fleksibel,” ujarnya.

Cak Yebe juga meminta Pemkot Surabaya melakukan jemput bola dengan melibatkan RT dan RW. Dia meyakini cara ini bisa mempercepat verifikasi data.{*}

| Baca berita DPRD Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.