PKB Kritik Tajam Setahun Periode Kedua Khofifah-Emil: Nilai di Bawah 50!
SURABAYA | Barometer Jatim – 20 Februari 2026, genap satu tahun periode kedua Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak memimpin Jatim. Fraksi PKB DPRD Jatim menilai, capaian kinerjanya masih jauh dari memuaskan. Bahkan jika diukur secara angka, masih di bawah 50 persen.
Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Abdul Qodir menuturkan penilaian tersebut salah satunya merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim, yang merupakan tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Jika mengacu pada RPJMD dan melihat sejumlah program yang belum tercapai bahkan sebagian mengalami penurunan, maka satu tahun periode kedua pemerintahan Khofifah-Emil dapat dikategorikan dalam situasi buruk, bahkan mendekati gagal.
"RPJMD ini breakdown dari visi-misi kepala daerah terpilih. Kalau ukuran di RPJMD-nya tidak tercapai, ada beberapa urusan-urusan yang justru mengalami penurunan, ya berarti gagal kan, artinya dalam satu tahun ini nilainya sangat buruk," tegasnya.
Salah satu indikator yang menjadi sorotan Fraksi PKB, terang Abdul Qodir, yakni turunnya peringkat layanan publik Jatim secara nasional.
"Peringkat layanan publik kita di Jatim ini, peringkat kita itu di angka 12 atau 11 secara nasional. Sekarang turun, kita ini menjadi peringkat 14 nasional terkait dengan layanan publik kita," ujarnya.
Selain layanan publik, Fraksi PKB juga menyoroti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dinilai masih tinggi. Abdul Qodir menyebut, pada 2024 TPT Jatim berada di angka 4,19%. Namun setelah satu tahun kepemimpinan periode kedua Khofifah-Emil, penurunannya dinilai tidak signifikan.
"Di tahun 2025 ini stag, tidak ada penurunan angka pengangguran berarti kita. Berarti kerja, stimulus kaitannya dengan pengangguran tidak jalan," ujar Abdul Qodir.
"Setahun lebih bekerja, gubernur sesuai janjinya belum bisa menurunkan angka itu sesuai target yang ada di RPJMD, terkait pengangguran," sambungnya.
Dia menegaskan, penyumbang terbanyak TPT Jatim merupakan sekolah andalan Pemprov Jatim saat ini yakni SMK, yang masih konsisten menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran terbuka.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan belum mampu merekonstruksi sistem pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan industri.
"Sehingga setelah lulus SMK tidak bisa diserap oleh para industri kita. Karena apa? Karena sistem pendidikannya tidak segera dilakukan, dikonstruksi ulang untuk mendekatkan antara pola dan pola pendidikan dengan kebutuhan industri, akhirnya pengangguran," ucapnya.{*}
| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
