SiLPA Pemprov Jatim Tembus Rp 3,38 T, Ini Respons Emil ke Fraksi Pengkritik!
SURABAYA | Barometerjatim.com – Sejumlah fraksi di DPRD Jatim mengkritik tajam Pemprov Jatim yang membukukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD tahun anggaran 2025 masih tinggi, menembus Rp 3,38 triliun.
Namun Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak meminta agar realisasi belanja daerah yang mencapai 93,82% juga ikut dicermati. Jangan melihat angka SiLPA tanpa melihat persentase dari pelaksanaan.
“Jangan.. coba tadi cermati deh. Serapan itu kan hampir 94%. Nah kenapa kok SiLPA-nya bisa segitu, karena ada pelampauan pendapatannya juga gitu,” katanya usai menyampaikan jawaban Gubernur Jatim atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Jatim terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna, Senin (6/7/2026).
“Jadi jangan lihat angka SiLPA tanpa melihat persentase dari pelaksanaan. Pelaksanaannya sudah hampir 94%, sehingga dalam konteks ini, maka SiLPA adalah kombinasi dari pelampauan pendapatan daerah dan juga dari efisiensi belanja daerah. Tadi alasan-alasan kenapa sekitar 93 koma mendekati 94 itu sudah kita jabarkan,” sambungnya.
Alasan tersebut, terang Emil, di antaranya adanya efisiensi dari proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada beberapa belanja yang diputuskan tidak dilaksanakan karena persoalan efektivitas. Ada yang memang tidak bisa dilaksanakan, bukan memilih tidak melaksanakan tapi keadaan eksternal.
“Nah kita tahu bersama, bahwa dalam melakukan penganggaran kita ini memprediksi dan mengantisipasi ketidakpastian. Setiap hari saja segalanya berubah, apalagi dalam setahun ke depan,” kata Emil.
“Dan waktu kita menyusun pun, ini dari bulan apa, sekarang kita bicara mengenai APBD untuk 2027 misalnya, kita masih di Juni Juli, apalagi kemudian dengan segala perubahan. Maka memang buffer atau istilahnya space atau ruang tadi itu diperlukan,” ucapnya.
Pastikan Ada Balance
Pemprov Jatim, tandas Emil, kemudian memastikan ada balance. Buffer yang terlalu besar juga tentu sayang karena bisa digunakan untuk keperluan pembangunan, tapi terlalu sedikit akan menimbulkan gangguan pada penyelenggaraan pemerintah daerah.
“Nah, di sinilah kita harus mempertanggungjawabkan dengan transparan, akuntabel, keputusan-keputusan yang diambil dalam penganggaran tersebut,” katanya.
Sebelumnya, sejumlah fraksi dalam pemandangan umum menyoal tajam SiLPA yang tinggi. Fraksi PKB misalnya, menilai ketergantungan pada SiLPA sebagai sumber pembiayaan utama adalah cerminan dari perencanaan belanja yang tidak presisi.
"SiLPA yang besar di awal tahun pada hakikatnya adalah 'uang tidur' dari tahun sebelumnya, yang gagal dikonversi menjadi layanan publik tepat waktu,” ujar Juru Bicara Fraksi PKB, Muhammad Mughni.
Fraksi PKB mengapresiasi turunnya realisasi SiLPA 2025 dibandingkan 2024. Meski demikian, Rp 3,38 triliun tetaplah angka yang sangat signifikan.
Dana sebesar itu jika dibagi rata untuk bantuan kepada 3,8 juta penduduk miskin di Jatim, maka setiap orang bisa mendapatkan lebih dari 890.000 rupiah. Dengan kata lain, SiLPA ini sangat potensial untuk intervensi pengentasan kemiskinan.
“Apakah SiLPA ini merupakan efisiensi yang terencana dan terukur, ataukah akibat dari program yang gagal lelang, terlambat dieksekusi, atau bahkan tidak pernah dimulai sama sekali?” ucap Mughni.
Kritik juga dilontarkan Fraksi Partai Gerindra lewat Juru Bicaranya, Hermin. SiLPA tahun berjalan Rp 3,38 triliun memang lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai Rp 4,70 triliun.
"Penurunan ini merupakan perkembangan yang patut dicatat. Namun demikian, SiLPA Rp 3,38 triliun masih merupakan jumlah yang sangat besar. Nilainya setara dengan lebih dari 10% realisasi belanja daerah 2025," ujar Hermin.
Begitu pula dengan Fraksi PDIP lewat Juru Bicaranya, Dewanti Rumpoko. "Fraksi kami juga memberikan perhatian terhadap SiLPA 2025 yang masih mencapai Rp 3,383 triliun," katanya.
"Kami sependapat dengan Banggar bahwa kondisi tersebut memiliki dua sisi. Di satu sisi memperkuat likuiditas kas daerah, namun di sisi lain dapat menjadi indikator bahwa kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran masih perlu ditingkatkan," imbuh Dewanti.{*}
| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Abdillah HR | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
