Khofifah Pamer Ratusan Penghargaan LH di LKPJ, Malah 'Dikuliti' Fraksi PKB!
SURABAYA | Barometerjatim.com – Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2025, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memamerkan provinsi yang dipimpinnya meraih ratusan penghargaan tingkat nasional terkait lingkungan hidup.
Yakni sebagai pembina terbaik kabupaten/kota yang didukung dengan perolehan 13 sertifikat dari total 35 sertifikat nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).
Lalu 279 penghargaan Adiwiyata dari KLH/BPLH. Capaian tersebut terdiri atas 185 Sekolah Adiwiyata Nasional dan 94 Sekolah Adiwiyata Mandiri.
Namun bagi Fraksi PKB, Indeks Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) justru salah satu poin yang menjadi catatan merah, karena Pemprov Jatim gagal dalam memenuhi target kinerja bidang pelestarian lingkungan.
“Dalam RPJMD telah ditetapkan target IKLH di angka 74,00-74,17, namun realisasinya hanya menyentuh angka 73,43,” kata Jubir PKB, Ahmad Atho'illah saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap LKPJ Gubernur Jatim 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (9/4/2026).
“Meskipun gubernur mengklaim adanya 'kemajuan positif' dan membanggakan berbagai penghargaan nasional bidang lingkungan, fakta data tidak bisa dibohongi: Target yang telah disepakati tidak tercapai,” tegasnya.
Ketidaktercapaian ini, tandas Atho'illah, mencerminkan bahwa kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan masih bersifat parsial, tidak terintegrasi, dan lemah dalam pengawasan serta penegakan aturan di lapangan.
Tuntut Perbaikan Kinerja
Selain itu, Fraksi PKB menyoroti celah koordinasi yang lebar antara pemerintah dengan aktor-aktor penyelamat lingkungan di akar rumput.
“Kami mempertanyakan sejauh mana bentuk rekognisi dan treatment dari Pemprov terhadap para pegiat perhutanan sosial, penyelamat mata air, serta kelompok konservasi hutan yang selama ini secara mandiri -- baik secara individual maupun kolektif -- menjadi garda terdepan dalam menjaga resiliensi ekologi Jatim,” ujarnya.
Sangat ironis, jika instrumen kebijakan pembangunan lingkungan justru gagal merangkul dan memberikan dukungan kebijakan yang nyata terhadap stakeholder yang bergerak di lapangan.
“Oleh karena itu, kami menuntut gubernur untuk segera melakukan perbaikan kinerja yang konkret, bukan sekadar narasi keberhasilan semu,” ucap Atho'illah.
Pertama, Fraksi PKB mendesak penguatan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan yang lebih sistematis dan lintas sektor, bukan hanya sekadar imbauan.
Kedua, optimalkan pengawasan berbasis risiko dan berikan sanksi administratif yang tegas tanpa pandang bulu terhadap industri pencemar lingkungan.
“Ketiga, Pemprov harus merumuskan skema dukungan dan pemberdayaan bagi masyarakat pegiat lingkungan, sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan,” ujar Atho'illah.
Sebelumnya, Pansus DPRD Jatim mengungkap realisasi IKU dari 8 terdapat 1 yang tidak tercapai, yakni IKLH dengan realisasi 73,43 dari target 74,00-74,17. Dibandingkan dengan realisasi IKLH 2024 yang mencapai 71,23, realisasi IKLH 2025 mengalami kenaikan 2,2.
Selain itu, terdapat 1 IKU yang belum dirilis datanya oleh BPS, sehingga masih menggunakan data capaian 2024, yaitu Indeks Ketimpangan Gender dengan realisasi 0,347 dari target 2025 sebesar 0,330-0,342.
Selebihnya, terdapat 5 IKU capaiannya melebihi target, yakni pertumbuhan ekonomi dari target 4,80-5,20% terealisasi 5,33%, Indeks Gini dari target 0,371-0,381 terealisasi 0,359, Indeks Pembangunan Manusia dari target 75,70-76,05 terealisasi 76,13, Tingkat Pengangguran Terbuka dari target 3,90-4,49% terealisasi 3,71%, dan Indeks Kesalehan Sosial dari target 75,90-77,40 terealisasi 77,49.
Sementara IKU yang memenuhi target terdapat 1, yakni tingkat kemiskinan dari target 8,00-9,40% terealisasi 9,3%.{*}
| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
