HIV di Sidoarjo Meledak Capai 1.183 Kasus, DPRD Desak Dinkes Skrining Jemput Bola!
SIDOARJO | Barometerjatim.com – Tingginya angka kasus HIV (Human Immunodeficiency Virus) yang merusak kekebalan tubuh pada kelompok usia muda dan produktif di Kabupaten Sidoarjo, menjadi sorotan tajam berbagai kalangan.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kasipah memandang persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan melihat besarnya angka kasus, tetapi harus dibarengi dengan validitas data serta langkah pencegahan yang lebih agresif.
"Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana data dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, maupun data ODHIV (Orang Dengan HIV) dapat disinkronkan. Data yang valid sangat dibutuhkan agar langkah penanganan dan kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran," katanya, (29/7/2026).
Komisi D, lanjut Kasipah, sebelumnya telah memanggil Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB), serta Satpol PP untuk membahas meningkatnya perhatian publik terhadap persoalan HIV di Sidoarjo.
Dalam rapat tersebut, DPRD Sidoarjo mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) memperluas skrining HIV secara masif melalui pendekatan jemput bola. Tidak hanya di fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga menyasar lingkungan pendidikan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
"Kami berharap ada skrining yang lebih masif, termasuk melalui pendekatan jemput bola di sekolah-sekolah. Pencegahan harus dilakukan sejak dini karena HIV dapat menyerang siapa saja, termasuk anak-anak yang tertular melalui penularan dari orang tua," ujar legislator asal PDI Perjuangan tersebut.
Selain skrining, Kasipah menilai edukasi kepada masyarakat harus diperkuat agar masyarakat memahami berbagai faktor risiko penularan HIV sehingga upaya pencegahan menjadi lebih efektif. Lokasi-lokasi yang berpotensi memunculkan perilaku berisiko juga perlu terus dilakukan.
"Beberapa waktu lalu, ada beberapa tempat yang menjadi potensi penyebaran HIV juga sudah dilakukan penertiban. Hal-hal seperti ini diharapkan dapat mengurangi angka penyebaran HIV di Sidoarjo," tambahnya.
Kasipah menegaskan, penanganan HIV membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten.
"Yang terpenting saat ini adalah memperkuat kolaborasi seluruh pihak, memastikan data yang digunakan benar-benar valid, meningkatkan upaya pencegahan melalui skrining dan edukasi, serta memberikan dukungan yang optimal kepada ODHIV agar penanganan HIV di Sidoarjo dapat berjalan lebih efektif," ujarnya.
Tak Ada Perbedaan Data
Sebelumnya, Direktur Program Yayasan Delta Crisis Centre (DCC), Ferry Efendi menegaskan tidak ada perbedaan substansial antara data yang dimiliki pihaknya maupun Dinkes Sidoarjo. Menurutnya, yang kerap menimbulkan kesalahpahaman adalah cara masyarakat membaca data tersebut.
"Jadi tidak ada yang salah dengan data itu. Hanya saja kita perlu cermat dalam memahami," katanya.
Dia menjelaskan, angka 522 ODHIV pada kelompok anak hingga mahasiswa yang dirilis DCC merupakan data kumulatif periode 2008-April 2026, terdiri atas usia 0-5 tahun 13 kasus, usia 6-15 tahun 44 kasus, dan usia 16-25 tahun 465 kasus.
Sedangkan berdasarkan data Dinkes yang dihimpun Yayasan DCC secara kumulatif sejak 2001-2026, berdasarkan kelompok usia 0-10 tahun 117 kasus, usia 11-17 tahun 60 kasus, dan usia 18-24 tahun 1.006 kasus. Total jumlah mencapai 1.183 kasus.
"Justru kalau dilihat lebih cermat lagi yang lebih tinggi punya Dinkes. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan data itu, hanya sudut pandangnya saja yang berbeda," tegasnya.
Ferry meminta data tersebut tidak dimaknai secara keliru, sehingga memunculkan stigma terhadap ODHIV maupun kepanikan di tengah masyarakat. Menurutnya, data tersebut justru harus menjadi dasar untuk memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini melalui skrining, pengobatan, serta edukasi yang berkelanjutan.{*}
| Baca berita HIV. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
