Kader Tersangkut Dugaan Korupsi Dana Hibah, Pakar: Respons PDIP Sangat Serius Ketimbang Parpol Lain!
SURABAYA, Barometer Jatim – Keputusan DPP PDIP menunjuk Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) ketua DPD PDIP Jatim pasca Kusnadi mundur sebagai keputusan tepat dan progresif. Hal itu menunjukkan PDIP sangat serius memberi perhatian terhadap masalah hukum soal dana hibah di Jatim.
Pernyataan tersebut disampaikan Pakar Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam. "Saya pikir ini langkah progresif. Gerak dan langkah cepat DPP PDIP sangat tepat, sehingga partai bisa fokus memenangkan Jatim sebagai geopolitik yang wajib dimenangkan," katanya, Minggu (5/2/2023).
Selain itu, tandas Surokim, keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa DPP PDIP serius memberi warning dan edukasi politik terhadap kader-kadernya agar tetap disiplin, dan tidak terlibat penyalahgunaan kekuasaan.
- Baca juga:
Kusnadi Mundur dari Ketua PDIP Jatim, Merasa Bakal Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah?
"Saya pikir PDIP sangat serius di saat partai-partai lain belum memberi respons memadai dalam kasus dugaan korupsi dana hibah ini. PDIP sudah selangkah lebih maju, responsif, dan progresif, dan tentu salah satu tujuannya agar tidak mengganggu citra PDIP di Jatim," nilainya.
Diketahui, kasus dana hibah Jatim bermula dari OTT KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua Simanjuntak, 14 Desember 2022.
Dalam pengembangannya, KPK menggeledah sejumlah pihak, di antaranya Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Dardak; Ketua DPRD Jatim, Kusnadi; serta Ketua Komisi D DPRD Jatim yang juga Bendahara Demokrat Jatim, Agung Mulyono.
Usai penggeledahan, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan dan ketua Fraksi di DPRD Jatim, termasuk Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat, Achmad Iskandar. KPK juga memanggil Sekretaris Partai Demokrat Jatim, Reno Zulkarnaen namun tidak hadir karena alasan umroh.
Dalam hal ini, Surokim mengacungi jempol PDIP atas progresivitasnya, mengingat partai lain belum memberikan keputusan terkait para kadernya yang digeledah dan diperiksa KPK.
Adapun terkait penunjukan Said Abdullah sebagai Plt Ketua DPD PDIP Jatim dan Budi Sulistyono alias Kanang sebagai Pelaksana Harian (Plh) ketua, menurut Surokim, menunjukkan betapa pentingnya geopolitik Jatim bagi PDIP. Artinya, PDIP ingin mepertahankan capaiannya di Jatim sehingga dipilihkan tokoh Jatim yang sudah menasional.
Said merupakan politikus kawakan PDIP asal Madura yang kini dipercaya sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Sedangkan Kanang tercatat sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Jatim yang sebelumnya tuntas menjalankankan penugasan sebagai Bupati Ngawi selama dua periode.{*}
» Baca berita terkait Suap Hibah DPRD Jatim
