4 Tahun Pimpin Jatim, DPRD: Khofifah Belum Bisa Tuntaskan Persoalan Data By Name By Address Kemiskinan!

| -
4 Tahun Pimpin Jatim, DPRD: Khofifah Belum Bisa Tuntaskan Persoalan Data By Name By Address Kemiskinan!
PARIPURNA: Mathur Husyairi (kiri) dan Sekdaprov Adhy Karyono usai paripurna DPRD Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/ROY

SURABAYA, Barometer Jatim – Tak hanya menyoroti jumlah orang miskin di Jatim yang naik dalam empat tahun kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa -- data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2022 bertambah 55,22 ribu (0,11%) menjadi 4,236 juta orang.

Anggota DPRD Jatim, Mathur Husyairi juga menilai Khofifah belum bisa menuntaskan persoalan data by name by address tentang kemiskinan.

“Ada program PKH Plus, ada kemudian feminisasi kemiskinan, ada Jatim Puspanya itu. Nah ini kan selalu dieksekusi setiap tahun dengan anggaran enggak jauh di angka Rp 250-300 miliar,” katanya, Senin (27/2/2023).

Menurut Mathur, yang harus dipertanyakan adalah apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Rumah Tangga Miskin (RTM) yang dieksekusi lewat program-program Khofifah sejak 2019 sampai 2022 sudah terevaluasi dengan benar.

“Apakah terevaluasi sedemikian rupa bahwa yang sudah diberdayakan sejak 2019, 2020, 2021, ini statusnya berubah jadi apa?” kata legislator dari Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.

“Apakah masih tetap miskin, mendekati miskin, atau sudah berdaya. Justru kemudian ada istilah kemiskinan ekstrem Jatim di beberapa kabupaten/kota termasuk Bangkalan,” katanya.

Sebelumnya, Mathur memberi catatan empat tahun Jatim dipimpin Khofifah bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, angka kemiskinan bukannya turun tapi justru naik dibandingkan periode gubernur sebelumnya, Soekarwo alias Pakde karwo.

“Jadi angka kemiskinan ini, Khofifah bilang kan menurun. Menurun dari mana?” katanya.

Menurut Mathur, kalau menurun dari 2020 dan 2021 karena memang ada pandemi Covid-19. Tapi secara periodik, Khofifah dilantik sebagai gubernur sejak 13 Februari 2019.

“Kan dia 2018 tarung, otomatis APBD 2019 ini produknya Pak Karwo toh. Nah kita mengambilnya, periodik data kemiskinan di Bu Khofifah ini tentunya di awal 2020,” kata Mathur.

“Di situ dia start dengan anggarannya kan. Di 2020, karena di 2020 itu baru murni APBD yang disahkan oleh Bu Khofifah dengan periode saya ini,” sambungnya.

Kalau ukurannya periodik, tandas Mathur yang maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) Madura, maka dari periodenya Soekarwo ke Khofifah justru naik.

“Pembandingnya kan di situ mestinya. Bukan dibandingan di 2020, 2021 kemudian di 2022 turun, bukan di situ. Kita bicara periodesasi kepemimpinan. Maka hasilnya adalah hasil periodik, bukan hasil tahunan,” tegasnya.

“Catatan saya itu sih, Jadi angka kemiskinan bicara periodik Pak Karwo dan Bu Khofifah itu tidak turun, justru naik,” katanya.

Artinya Khofifah gagal mengentas kemiskinan dong? “Bisa anda bilang gagal, tapi saya selalu menyebutkan bahwa Bu Khofifah tidak punya program yang jelas untuk menekan angka kemiskinan,” katanya sambil tersenyum tipis.{*}

» Baca Berita 4 Tahun Khofifah-Emil Pimpin Jatim

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.