Kemiskinan di Jatim Masih 4,1 Juta, Gus Sadad: 5 Tahun Tak Ada Gairah Ekonomi di Desa!

| -
Kemiskinan di Jatim Masih 4,1 Juta, Gus Sadad: 5 Tahun Tak Ada Gairah Ekonomi di Desa!
SOROTI KEMISKINAN: Anwar Sadad, Pemprov Jatim belum menggairahkan ekonomi desa. | Foto: Barometerjatim.com/RQ

SURABAYA | Barometer Jatim – Tujuh hari lagi, 13 Februari 2024, Khofifah Indar Parawansa mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Jatim. Salah satu rapor merah yang bakal ditinggalkan, yakni orang miskin masih sebanyak 4,189 juta -- data Badan Pusat Statistik (BPS).

Melihat fakta miris tersebut, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad memandang, kemiskinan masih tinggi karena selama lima tahun ini Pemprov Jatim tidak membuat gairah perekonomian di perdesaan.

“Ketika bicara kemiskinan, di mana sih sebenarnya titik-titik kemiskinan? Kita tahu, dari berbagai macam kajian, titik-titik kemiskinan adanya di perdesaan,” katanya saat berbicara di Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2025 di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (6/2/2024).

| Baca juga:

Pembangunan masyarakat di perdesaan, papar Sadad yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, menjadi pengarusutamaan. Sebab secara data, memang saat ini jumlah penduduk kota lebih banyak, tapi kantong-katong kemiskinan adanya bukan di kota melainkan di desa.

Mari lihat kembali data BPS. Kemiskinan Jatim di perkotaan per Maret 2023 sebanyak 7,50%. Sedangkan di perdesaan 13,98% atau ada disparitas 6,48%. Secara keseluruhan, selama lima tahun dipimpin Khofifah jumlah orang miskin masih 4,189 juta (10,35%) atau terbanyak se-Indonesia.

Di bawah Jatim, provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah, masing-masing 3,8 juta jiwa dan 3,7 juta jiwa.

Secara year on year (y-on-y) angka kemiskinan di Jatim memang turun 0,03% tarhadap Maret 2022 sebesar 10,38% atau turun 0,14% terhadap September 2022.

| Baca juga:

Namun sejak Khofifah memimpin Jatim pada 13 Februari 2019, angka kemiskinan justru sedikit di atas kemiskinan yang ‘diwariskan’ Gubernur Jatim sebelumnya, Soekarwo alias Pakde Karwo, yakni 4,112 juta pada Maret 2019 atau sebulan setelah Khofifah dilantik menjadi Gubernur Jatim.

Karena itu, tandas Sadad, terobosan penting maupun pemikiran yang konseptual di Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2025 ini, mestinya punya address di mana dikerjakannya.

“Ini butuh suatu konsep yang utuh, jelas, clear, bahwa ini akan dijalankan dalam konteks penguatan masyarakat desa,” urai keluarga Pondok Pesantren (Ponpes) Sidogiri, Pasuruan yang akrab disapa Gus Sadad itu.

Solusinya Padat Karya

PERDESAAN TINGGI: Kemiskianan di perdesaan dan perkotaan, ada disparitas 6,48%. | Data: BPS Jatim

Mengapa harus menggairahkan perekonomian di desa? Bagi Sadad, desa merupakan episentrum. Pusat kekuasaan dari unit terkecil, pusat perekonomian, hingga pusat pengembangan.

“Dan saya lihat, sorry to say ya. Mohon maaf saya tidak melihat, bahwa dalam masa empat tahun terakhir ini (lima tahun berjalan) ada satu konsep yang mengarah pada bagaimana penguatan masyarakat desa,” ucap Sadad.

“Ini bisa digambarkan dengan cara mudah. Misalnya bagaimana bisa membuat suatu terobosan-terobosan program yang membuat ada gairah di desa,” sambungnya.

Legislator yang juga dijuluki Bapak Madin Jatim itu mencontohkan saat pandemi Covid-19 ada bantuan sosial. Masyarakat di desa mendapatkan bantuan sosial berupa paket sembako, tetapi ini didrop dari pemerintah pusat.

| Baca juga:

“Ini menurut saya pikiran-pikiran yang tidak pro pada pemberdayaan masyarakat desa. Harusnya, kenapa sembako itu enggak bekerja sama dengan toko-toko kelontong di desa itu, sehingga ada gairah perekonomian di masyarakat desa,” ujarnya.

Lantas, apa solusi terbaik dan tercepat bagi masyarakat desa? Menurut Sadad, yakni padat karya. “Itu menjadi pilihan atau opsi bagi pembangunan masyarakat desa,” katanya.

Tapi selama ini yang terjadi di desa semunya serba kontraktual. Tidak memberikan kesempatan pada pemerintahan desa, untuk mengembangkan program-program pembangunan desa yang melibatkan masyarakat dalam skala luas.

“Karena kalau bansos, saya mohon maaf ya, bantuan BLT duitnya kan masuk ke ibu-ibu, karena kalau bapak-bapak nanti dibelikan rokok. Jadi pride sebagai seorang suami itu ya hilang dengan BLT, karena semua duit masuk ke kantong ibu, masuk ke dapur,” selorohnya.

| Baca juga:

“Tapi untuk bapak kan dia harus dijaga pride-nya sebagai seorang suami. Dengan cara apa? Dia harus diberi pekerjaan yang sifatnya padat karya, nah ini yang belum tergambar,” ucap Sadad.

“Ya ini otokritik, karena kita menjadi bagian dari unsur pemerintahan daerah sesuai dengan konstitusi. Penting bagi saya merumuskan sesuatu, membuat addressing, menentukan titik di mana sih sebenarnya kita ini menyelesaikan masalah satu per satu," imbuhnya.

Sadad merasa isu kemiskinan juga akan terus berjalan, dan sekali lagi, kantong-kantong kemiskinan adanya di perdesaan bukan perkotaan.

“Saya rasa mau tidak mau kita harus kembali ke desa. Di sana ada sumber ketahanan pangan, semua. Sawah, ternak, semuanya ada di desa. Tetapi kita enggak melihat apakah ada pemihakan yang serius, pengembangan pertanian misalnya,” ucapnya.{*}

| Baca berita Kemiskinan. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.