Khofifah Gaungkan Mandiri Pangan, PAN Kritik Anggaran Jaringan dan Irigasi Cuma Rp 44,7 M!
SURABAYA | Barometer Jatim – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jatim lewat Juru Bicaranya, Suli Da’im mengkritik sekaligus prihatin dengan belanja modal sektor jaringan dan irigasi dalam RAPBD 2026 hanya dianggarkan Rp 44,7 miliar (44.784.502.300).
“Jauh dari cermin dukungan ketahanan pangan,” katanya saat membacakan pemandangan umum Fraksi PAN terhadap Raperda tentang APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (29/9/2025).
Terlebih, tandas Suli, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menggaungkan kemandirian pangan.
“Fraksi PAN meminta rincian alokasi anggaran yang dipersepsikan Pemprov, sebagai kategori untuk dukungan ketahanan dan kemandirian Pangan. Hal ini antara lain untuk tetap memastikan peran Jatim sebagai buffer stock pangan utama di Indonesia,” katanya.
Namun lebih dari itu, Fraksi PAN meminta penjelasan bahwa ketahanan pangan bukan soal ketersediaan, tetapi bagaimana menciptakan ketersediaan dengan dukungan pada sektor penghasil pangan seperti infrastruktur agraria misalnya irigasi, embung dan sejenisnya.
BELANJA MODAL DIPANGKAS: Postur belanja daerah dalam RAPBD Jatim 2026. | Foto: DPRD Jatim
“Satu hal mengenai infrastruktur irigasi ini, sebagai trigger untuk kami minta penjelasan gubernur secara detail mengenai penurunan belanja modal dalam RAPBD yang hanya 3,08 triliun,” imbuhnya.
Tak hanya soal kemandirian pangan, Fraksi PAN memandang secara keseluruhan prioritas anggaran dalam RAPBD 2026 belum mencerminkan tema RKPD.
Dalam Nota Keuangan Gubernur, tema pembangunan Jatim pada 2026 yakni “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi”.
Namun hal demikian tidak ditemukan secara eksplisit yang menjadi pembeda bahwa RAPBD 2026 akan fokus pada “Pembangunan Wilayah Strategis”, “Peningkatan Produktivitas”, dan “Kemandirian Pangan dan Energi”.
“Ketiga hal ini belum nampak dari alokasi anggaran dalam RAPBD 2026,” kata Suli. “Maka Fraksi PAN bertanya, di mana dan dalam bentuk apa pembangunan wilayah strategis dilakukan di 2026,” tandasnya.
Juga, lanjut Suli, bagaimana anatomi anggaran dalam RAPBD 2026 berfokus pada kemandirian pangan dan energi, serta strategi intervensi khusus melalui program yang kemudian alokasi anggarannya wajar untuk didukung lebih dari lainnya dalam koridor sesuai urusan pemerintah.
“Untuk itu kami meminta penjelasan gubernur terhadap anatomi RAPBD 2026, yang memberikan prioritas pada 3 hal dalam tema RKPD tersebut,” katanya.{*}
| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
