SURABAYA, Barometer Jatim – Tak ada ampun buat Aparatur Sipil Negara (ASN) pelaku pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemkot Surabaya. Wali Kota Eri Cahyadi s
Pungli
Eri Cahyadi Minta Layanan Perizinan di Surabaya Tak Lebih dari 7 Hari, Camkan Itu Kepala Dinas!
SURABAYA, Barometer Jatim – Selain habis-habisan membasi pungutan liar (pungli), Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi minta agar pelayanan di kantor dinas, k
Habis-habisan Basmi Pungli, Eri Cahyadi Sampai Sebar Nomor Telepon Pejabat di Medsos
SURABAYA, Barometer Jatim – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi tak main-main dalam membasmi praktik pungutan liar (pungli). Selain mempercepat dan permudah pe
Terima Aduan ASN Main Pungli, Eri Cahyadi Tumpahkan Amarah: Saya Akan Masukkan Pidananya!
SURABAYA, Barometer Jatim – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi geram bukan kepalang saat menerima aduan terkait pungutan liar (pungli) disertai bukti yang d
Warning Keras Eri Cahyadi untuk Ketua RT/RW dan LPMK: Terlibat Pungli, Yo Dicopot!
SURABAYA, Barometer Jatim – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi segera mengumpulkan seluruh Ketua RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang b
Emil Dardak Sebut Peran Guru Tak Tergantikan Google, Netizen: Soal Pungli Tak Direspons, Takut Offside!
SURABAYA, Barometerjatim.com - Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak memposting pernyataannya soal peran guru sebagai fasilitator yang tak bisa
Hudiyono: PTT Diskominfo Jatim Gantikan Pegawai Purnatugas dan Perkuat Tenaga Teknis
SURABAYA, Barometerjatim.com - Puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jawa Timur banyak yang memasuki
Dihantam Isu Tak Sedap Rekrutmen PTT, Kadiskominfo Jatim Bersuara: Sesuai Regulasi, Tak Ada Pembayaran!
SURABAYA, Barometerjatim.com - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim, Hudiyono angkat bicara soal tudingan Jawa Corruption Watch (JCW)
Tak Main-main! JCW Endus Ada Rekrutmen Ilegal PTT dan Pungli di Diskominfo Jatim
SURABAYA, Barometerjatim.com - Mengejutkan! Jawa Corruption Watch (JCW) mengendus ada dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Dinas Komunikasi
