4 Parpol Ingatkan Janji Kampanye Bupati-Wabup Sidoarjo, Apa yang Belum Dipenuhi?

SIDOARJO | Barometerjatim.com – Tiga pengurus partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat, berkunjung ke kantor DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, Kamis (29/10/2026). 

Partai Gerindra dipimpin Ketua DPC, Mimik Idayana. Partai Golkar dihadiri Ketua DPC, Adam Rusydi. Sedangkan Partai Demokrat dihadiri pengurus DPC, Dedi Irwansa dan Adit Hananta Utama. 

Apa yang dibahas? “Pertemuan lebih mengedepankan komunikasi dan silaturahmi antarparpol, sekaligus membangun komitmen bersama untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan masyarakat Sidoarjo,” terang Ketua DPC PDIP Sidoarjo, Hari Yulianto.

Menurutnya, komunikasi informal antarparpol di Sidoarjo selama ini telah terjalin dengan baik. Karena itu, pertemuan menjadi ruang untuk bertukar pandangan mengenai kondisi daerah, sekaligus mengingatkan pemerintah daerah agar tetap berkomitmen merealisasikan janji politik kepada masyarakat.

Hari juga menepis ada pembahasan terkait  kontestasi 2029, “Sama sekali kita tidak menyinggung tentang 2029 karena bagi kami, terutama saya sebagai Ketua PDIP, terlalu jauh kalau kita bicara 2029.” 

“Undang-undangnya saja belum dibahas, apalagi dengan berbagai kemungkinan perubahan setelah putusan Mahkamah Konstitusi,” sambungnya.

Dia menandaskan, komunikasi lintas partai politik bukan hal baru di Sidoarjo. Hubungan tersebut justru menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih baik.

“Secara informal kami juga sering komunikasi di antara parpol-parpol Sidoarjo. Komunikasi ya bagaimana bisa membuat Sidoarjo lebih baik,” ucap Heri.

“Dengan guyonannya (candaan), kita elingno, kita ingatkan bupati dan wakil bupati, bahwa beliau punya janji politik waktu kampanye. Tolong itu bisa dipenuhi,” katanya.

Keluhan Masyarakat

Hari mengungkapkan, masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi keluhan masyarakat dan perlu mendapat perhatian serius dari Pemkab Sidoarjo. Salah satunya persoalan sampah yang hingga kini masih membutuhkan penanganan berkelanjutan.

Menurutnya, parpol memiliki peran penting dalam mengingatkan Pemkab agar berbagai program yang telah dijanjikan kepada masyarakat, benar-benar diwujudkan melalui kebijakan dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

Dia juga menyoroti rencana penganggaran Rp 300 juta per desa pada tahun mendatang. Menurut Hari, kebijakan tersebut menunjukkan adanya kehendak Pemkab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun implementasi program dan manfaatnya bagi warga, tetap menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

“Bagi kami, tugas kami, apalagi PDIP, bukan hanya mengusung. Tugas kami adalah mengingatkan. Kalau kemarin ada janji begitu, ya harus dipenuhi,” tegasnya.

Selain sampah, persoalan banjir menjadi salah satu isu utama. Menurutnya, banjir yang berulang setiap musim hujan membutuhkan penanganan serius, terencana, dan berkelanjutan, bukan sekadar mengandalkan program jangka pendek.

Hari menegaskan, pembahasan berbagai persoalan tersebut juga berkaitan dengan momentum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo.

Dia berharap anggaran daerah benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam penanganan banjir, pengelolaan sampah, dan berbagai persoalan sosial yang masih membutuhkan perhatian.

“Intinya, penyelesaian masalah masyarakat Sidoarjo itu ya penggunaan APBD untuk rakyat,” katanya.

Selain persoalan infrastruktur, Hari turut menyoroti masalah pengangguran dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dirasakan sebagian masyarakat Sidoarjo.

Dia mengakui, persoalan tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah karena turut dipengaruhi kondisi perekonomian global. Meski demikian, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat tetap perlu menjadi perhatian bersama.

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian Hari adalah penyebaran HIV di Sidoarjo. Dia menekankan penanganan HIV tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan upaya berkelanjutan melalui edukasi, peningkatan kesadaran, dan pemahaman masyarakat mengenai penularan serta pencegahannya.

Sikap kritis partai politik terhadap Pemkab, tandasnya, bukan semata-mata untuk mencari kesalahan melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengawal janji politik dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga.

“Bagaimana bisa membuat Sidoarjo lebih baik. Kita ingatkan bupati dan wakil bupati agar janji politik waktu kampanye bisa dipenuhi. Pada akhirnya, anggaran dan program pemerintah harus benar-benar untuk rakyat,” ucapnya.{*}

| Baca berita Sidoarjo. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur