2 Tahun Eri-Armuji Pimpin Surabaya: Indeks Reformasi Birokrasi Naik, Orang Miskin Turun Tinggal 219.427!

| -
2 Tahun Eri-Armuji Pimpin Surabaya: Indeks Reformasi Birokrasi Naik, Orang Miskin Turun Tinggal 219.427!
TURUN: 2 tahun dipimpin Eri-Armuji Orang miskin di Surabaya turun tinggal 219.427. | Foto: Barometerjatim.com/HPS

SURABAYA, Barometer Jatim – Minggu, 26 Februari 2023, duet Eri Cahyadi-Armuji genap dua tahun memimpin Kota Surabaya – dilantik Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Rabu, 26 Februari 2021.

Meski baru 24 bulan memimpin Kota Pahlawan, sudah banyak prestasi yang ditorehkan, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Apa saja? Dua yang menonjol dari sekian prestasi, yakni Indeks Reformasi Birokrasi naik dan jumlah orang turun.

Terkait dengan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi, pada 2022 Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sukses meningkatkan kategori dari BB (Baik) menjadi A (Sangat Baik).

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi adalah bagaimana memutus mata rantai sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat. Nah, untuk mencapai hal tersebut, dia menekankan jajarannya agar berani mengambil keputusan dan menjadi orang yang solutif.

"Sehingga di situlah saya meminta kepada seluruh jajaran Pemkot Surabaya untuk berani mengambil sebuah keputusan, berani tatap muka dengan orang untuk memberikan solusi," kata Eri, Senin (27/2/2023).

Menurut Eri, untuk mencapai reformasi birokrasi maka hal yang utama adalah perbaikan dari sisi internal. Misalnya dari hal kecil, Eri melarang keras jajarannya menggunakan sandal dan bermain handphone ketika melayani masyarakat.

"Misal melayani masyarakat pakai sandal jepit. Itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa menghargai dirinya, bagaimana dia bisa menghargai orang lain," tuturnya.

Bukan hanya persoalan kecil yang menjadi perhatian serius Eri. Bahkan untuk memangkas birokrasi, setiap laporan pekerjaan seluruh jajaran Pemkot dilakukan secara elektronik.

Dengan demikian, secara real time dia bisa memantau langsung progres pekerjaan tersebut. "Karena itulah, saya minta semua laporan di Pemkot berbasis elektronik," ujarnya.

Selain itu, Eri meminta jajarannya di tingkat kelurahan dan kecamatan supaya membuka layanan publik di Balai RW. Langkah ini dilakukannya sebagai upaya memangkas birokrasi dan mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat.

Sedangkan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Eri meminta seluruh nomor pejabat Pemkot disampaikan ke publik. Keputusan itu dilakukannya agar para pejabat di lingkup Pemkot lebih dekat dengan masyarakatnya.

"Sekarang kapan dalam sejarah, seluruh nomor telepon pejabat dimasukan ke website dan media sosial sehingga orang tahu semua, kalau tidak di Surabaya," ungkapnya.

"Karena pemimpin harus berani menghadapi masyarakatnya, kalau dia takut, maka jangan jadi pejabat. Karena kalau ada warga mengeluh, terus ke siapa," sambungnya.

Baginya, pondasi yang kuat untuk birokrasi itu yang akan bisa menyejahterakan umat. Karena itu, tegasnya, seluruh pejabat struktural sampai wali kota harus solutif dan berani bertanggung jawab pada setiap apa yang dikerjakan.

"Dan perubahan-perubahan itu harus dilakukan dulu dari dalam (internal) reformasi birokrasi," terangnya.

Selain menjadi pejabat yang solutif, Eri menyebut anggaran setiap Perangkat Daerah (PD) -- mulai dinas, kecamatan hingga kelurahan --  harus berdampak pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Setiap periodik, dia pun meminta seluruh PD menyampaikan paparan berapa jumlah warga miskin yang sudah berhasil dientaskan lewat anggaran yang digunakan.

"Jadi saya minta paparan berapa ribu orang miskin, pengangguran, yang sudah dibebaskan dengan anggaran itu. Maka dengan anggaran itu bisa kelihatan di tahun 2022 berapa pengangguran yang lepas, miskin ekstrem yang sudah lepas," katanya.

Data satu tahun terakhir mencatat, jumlah warga miskin di Surabaya turun drastis. Pada awal 2022 mencapai 1,3 juta jiwa, sementara hingga akhir Desember 2022 turun menjadi 219.427 jiwa atau 75.069 KK (kepala keluarga).

"Maka 2023 ini, 75 ribu KK saya minta sudah kerja semuanya dengan model padat karya dan sebagainya, sehingga anggaran ini benar-benar tepat sasaran," tegas Cak Eri, panggilan lekatnya.

Dientas Melalui Anggaran

Eri menambahkan, dalam setiap tahun pemerintah selalu menyampaikan besaran anggaran untuk intervensi kemiskinan dan pengangguran. Namun demikian, berapa banyak jumlah warga miskin yang berhasil dientaskan melalui anggaran itu tak disampaikan.

"Nah, data-data itu yang saya minta dan alhamdulillah di tahun 2022 (warga miskin) sudah bisa turun drastis. Berarti di 2023, kemiskinan ekstrem harus nol, stunting harus nol. Ini yang saya minta sehingga anggaran itu benar-benar tepat, tidak hanya menganggarkan," ungkapnya.

Selama ini, Eri juga menekankan pada jajarannya agar berani bertanggung jawab terhadap setiap anggaran yang digunakan. Tak sekadar berkaitan dengan penggunaan anggaran, melainkan berapa banyak jumlah warga miskin yang telah mendapatkan manfaat dari anggaran tersebut.

"Jadi teman-teman harus diedukasi, harus bertanggung jawab terhadap anggarannya. Sehingga bisa memaparkan berapa banyak orang miskin dan pengangguran yang sudah terselesaikan dari anggaran yang sudah kita sahkan," pungkasnya.{*}

» Baca berita Kemiskinan. Baca tulisan terukur Andriansyah.

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.