Geruduk Gedung Merah Putih dan Grahadi, Aktivis Minta KPK Jangan Berhenti Usut Adhy Karyono!

| -
Geruduk Gedung Merah Putih dan Grahadi, Aktivis Minta KPK Jangan Berhenti Usut Adhy Karyono!
USUT TUNTAS: Salah satu poster yang dibentangkan demonstran di pagar Gedung Grahadi. | Foto: Barometerjatim.com/RQ

SURABAYA | Barometer Jatim – Baru 13 hari menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono sudah digoyang aksi demonstrasi. Rabu (28/2/2024), dua kelompok aktivis, yakni Jaringan Aktivis Demokrasi Indonesia (Jakdi) dan Poros Revolusi Indonesia, menggeruduk Gedung Merah Putih KPK di Jakarta dan Gedung Negara Grahadi di Surabaya.

Mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tak berhenti mengusut Adhy terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)-nya yang dinilai janggal, serta dugaan keterlibatan dalam korupsi bantuan sosial (bansos) beras di Kementerian Sosial (Kemensos) 2020-2021.

Di depan Grahadi, aktivis menggelar aksi demonstrasi dengan membentangkan sejumlah poster, di antaranya bertuliskan “Audit LHKPN Adhy Karyono” dan “Gedung ini harusnya dihuni oleh mereka yang mengabdi kepada rakyat, bukan memakan uang bansos untuk rakyat” sambil meneriakkan sejumlah tuntutan.

“Kami mendesak KPK segera tangkap Adhy Karyono yang sudah diperiksa oleh KPK terkait dugaan korupsi bansos,” teriak Koordinator Jakdi Jawa Timur, Ery Mahmudi.

“Kami menutut agar KPK segera audit harta kekayaan Adhy, serta PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) segera mengaudit LHKPN-nya yang terdeteksi janggal,” sambungnya.

Bagi Jakdi, KPK pasti memiliki dasar yang kuat sehingga sampai beberapa kali memeriksa Adhy terkait LHKPN maupun bansos beras Kemensos.

Apa Kabar Penyelidikan?

Sedikit ke belakang, terkait pemeriksaan LHKPN Adhy, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan bahkan menyebut sudah naik ke tahap penyelidikan setelah berawal dari proses klarifikasi.

"Pak Adhy Karyono sekarang Sekda Jatim. Itu sudah (tahap) dilidik, tapi dalam posisi waktu itu di Kemensos," kata Pahala kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 28 November 2023.

Namun Pahala tak menjelaskan lebih detail mengenai kejanggalan yang ditemukan dalam LHKPN Adhy. Sebelumnya, KPK telah dua kali mengklarifikasi LHKPN Adhy, yakni pada 10 April 2023 dan 25 Mei 2023.

Soal pemeriksaan LHKPN-nya yang naik penyelidikan, Adhy mengatakan tidak tahu. “Enggak, saya belum mendengar kok,” katanya usai menghadiri pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pemprov Jatim di Grahadi, Jumat, 29 September 2023.

USUT ADHY KARYONO: Aksi Jakdi Jatim di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. | Foto:  Barometerjatim.com/RQ

Ada klarifikasi soal statusnya yang dinaikkan KPK ke penyelidikan? “Kalau emang penyelidikan, kan emang tidak boleh diumumkan seharusnya. Makanya saya belum (mendengar naik ke penyelidikan),” ucapnya.

Selain soal LHKPN, di awal Januari 2024, KPK bahkan masih menggarap Adhy dengan memanggilnya bersama Eric Khosasi (swasta) dan Metta Ariesta Soepardi Wongkaren (wiraswasta) untuk diperiksa terkait dugaan korupsi bansos beras di Kemensos 2020-2021.

Adhy sedianya diperiksa untuk tersangka Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) M Kuncoro Wibowo dan tersangka lainnya. Saat kasus terjadi, dia menjabat Kepala Biro Perencanaan Kemensos. Namun Adhy mangkir dan KPK akan menjadwalkan pemanggilan ulang.

Dalam aksinya yang berlangsung sekitar 1,5 jam tersebut, Jakdi juga menyoal Adhy yang bukan putra daerah tapi menduduki Pj Gubernur Jawa Timur. Hal itu dilihatnya bukan semata kapasitas, tapi lebih karena kedekatannya dengan bekas Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

“Dia memang menjabat Sekda, tapi setelah kami telusuri Adhy ini orang terdekat Khofifah bahkan sejak di Kemensos dan dibawalah ke Jawa Timur untuk menjadi Sekda,” kata Ery.

Dia mencurigai, kedekatan ini memegaruhi Khofifah dalam mendukung salah satu paslon di Pilpres 2024, demi proses Adhy di KPK tidak berlanjut.

“Nah ini yang perlu dipertanyakan, apakah kemudian pemanggilan KPK itu hanya sanderaan saja sehingga Khofifah manut (patuh) untuk mendukung salah satu palson,” kata Ery.

BARU PERMULAAN: Aksi Poros Revolusi Indonesia di Gedung KPK Jakarta. | Foto: Barometerjatim.com/RQ

“Walaupun Pilpres sudah selesai, persoalan tetap harus diusut apalagi terkait dugaan perbuatan korupsi. Itu harus tetap diproses KPK, mengusut proses hukumnya Adhy seperti apa? Perkembangannya sampai mana? Kok ini hilang begitu saja,” ucapnya.

Ery menegaskan, Jakdi mendukung penuh KPK dalam menindaklanjuti pemeriksaan KPK terhadap Adhy serta dalam membasmi korupsi di Jawa Timur.

Seperti ramai diberitakan, selain korupsi dana hibah Pemprov Jatim yang merugikan negara hingga Rp 39,5 miliar, saat ini Jawa Timur juga sedang diterjang dua kasus korupsi yang ditangani KPK.

Pertama, kasus korupsi pemberian hadiah atau janji dalam pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bondowoso yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Kedua, kasus dugaan korupsi pemotongan insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua orang tersangka yakni Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono serta Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo, Siska Wati. Siska diduga memotong insentif para pegawai BPPD Sidoarjo hingga Rp 2,7 miliar.

Bahkan Bupati Ahmad Muhdlor turut menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Karena itu, tandas Ery, Jakdi akan terus mengawal KPK terkait kelanjutan pemeriksaan terhadap Adhy. Dia juga menyebut, aksi demonstrasi kali ini baru dalam volume paling kecil.

“Tadi itu volume paling kecil yang menjadi awal dari gerakan kami. Kami siap mengonsolidasikan kepada elemen pemuda dan mahasiswa, untuk tetap menyuarakan persoalan ini,” tuntasnya.{*}

| Baca berita Pemprov Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.