DPD RI Raih Citra Baik, LaNyalla Dipandang Berhasil Maksimalkan Peran yang Kurang!

SURABAYA | Barometer Jatim – Hasil survei Litbang Kompas sepanjang 27 Mei hingga 2 Juni 2024 mengungkap, sejumlah lembaga negara mengalami peningkatan citra baik. Salah satunya DPD RI, lembaga yang dipimpin AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Survei mengambil 1.200 respoden yang dipilih secara acak, menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Margin of error lebih kurang 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.

DPD RI berada di urutan ketiga di bawah TNI (89,8%) dan Polri (73,1%), setelah 68,6% responden menilai kinerjanya telah baik atau naik 5% dibanding 2022. Sedangkan responden yang menjawab tidak tahu berimbang dengan yang menilai buruk, yakni 15,7%.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI, Rahman Hadi mengapresiasi hasil survei tersebut. Pihaknya akan terus menjaga tren positif itu dengan melaksanakan kinerja yang baik dan terukur.

“Terima kasih atas survei Kompas, ke depannya kami akan terus menjaga tugas dan fungsi serta memegang teguh amanat rakyat, terutama stakeholder di daerah. Hal ini harus terus dilanjutkan dan dijaga baik," kata pria asal Lampung tersebut, Jumat (21/6/2024).

PERJUANGKAN DAERAH: LaNyalla (kiri), aktif mengambil langkah perjuangkan kepentingan daerah. | Foto: IST

Menurut Rahman, sejak dipimpin LaNyalla, DPD RI aktif mengambil langkah untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Termasuk menyusun beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif yang penting bagi stakeholder di daerah. Salah satunya, yakni RUU tentang Pelestarian Adat dan Budaya Kerajaan Nusantara.

“Memang gaya kepemimpinan Pak LaNyalla yang terjun langsung ke daerah dan mendorong anggota untuk aktif, telah memaksimalkan peran DPD RI yang memang harus diakui di dalam konstitusi peran DPD RI masih dirasa kurang. Tetapi Pak LaNyalla berhasil memaksimalkan,” tukasnya.

Dikatakan Rahman, sejak dilantik menjadi Ketua DPD RI, LaNyalla telah turun langsung ke 34 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota di Indonesia.

LaNyalla juga mendatangi hampir semua kerajaan dan kesultanan yang ada di Indonesia. Sehingga, beberapa aspirasi penting dari stakeholder daerah berhasil diagregasikan DPD RI menjadi keputusan di tingkat nasional.

“Ini tentu butuh passion dan stamina yang ekstra untuk memastikan salah satu fungsi dari DPD RI benar-benar bisa maksimal. Kami tentu di Kesekjenan juga bangga, karena dengan segala keterbatasan, baik sarana maupun anggaran, lembaga ini justru menjadi harapan bagi masyarakat,” imbuhnya.

Rahman juga mengungkap, selain berhasil berhasil mencatatkan posisi DPD RI sebagai lembaga negara yang mendapat nilai pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023.

Selain itu, hasil survei dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) juga menempatkan ranking kepercayaan publik terhadap DPD RI di atas KPK dan DPR RI.{*}

• PENILAIAN CITRA LEMBAGA NEGARA
  1. TNI: 89,4% menilai baik, 2,9% menilai buruk, dan 7,3% tidak tahu.
  2. Polri: 73,1% menilai baik, 22,5% menilai buruk, dan 4,4% tidak tahu.
  3. DPD RI: 68,6% menilai baik, 15,7% menilai buruk, dan 15,7% tidak tahu.
  4. Kejaksaan: 68,1% menilai baik, 11,9% menilai buruk, dan 20% tidak tahu.
  5. MA: 64,8 persen menilai baik, 16,5 menilai buruk, dan 18,7% tidak tahu.
  6. DPR RI: 62,2% menilai buruk, 28,5% menilai buruk, dan 8,9% tidak tahu.
  7. MK: 61,4% menilai baik, 19,3% menilai buruk, dan 19,3% tidak tahu.
  8. KPK: 56,1% menilai baik, 33,4% menilai buruk, dan 10,5% tidak tahu

| Baca berita DPD RI. Baca tulisan terukur Roy Hasibuan | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur