Ketua PWNU Jatim Ungkap UU Pesantren Picu Polemik, PKS Siap Bawa ke Parlemen!
SURABAYA | Barometer Jatim – Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin mengungkap adanya polemik yang dialami banyak pondok pesantren akibat penerapan Undang-Undang (UU) Pesantren.
Hal itu disampaikan saat menerima silaturahim jajaran pengurus DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur di kantor PWNU Jatim, Selasa (23/9/2025).
Menurut Gus Kikin, ketidaksempurnaan aturan dalam UU Pesantren kerap berbenturan dengan regulasi lain, khususnya UU Yayasan. Kondisi itu menimbulkan keresahan, terutama di pesantren kecil.
“Ada yang tidak sempurna dalam UU Pesantren, karena jika bertemu dengan UU Yayasan tidak ketemu,” katanya.
Dia mencontohkan, di UU Pesantren kiai ditulis sebagai pengasuh dan pemimpin tertinggi pondok. Tapi di UU Yayasan, pemimpin tertingginya adalah pembina.
“Ini akhirnya menimbulkan polemik, apalagi di pesantren kecil ketika kiai sepuh wafat lalu diteruskan pengasuh yang belum kuat,” ungkapnya.
Picu Ketegangan
Menurut Gus Kikin, situasi tersebut bahkan sudah memicu ketegangan antara pengasuh pondok dan pengurus yayasan.
“Kalau sudah di ranah hukum, ini bisa mengganggu tradisi keilmuan di pesantren. Saya sudah berdiskusi dengan Kementerian Hukum, tapi sampai sekarang belum ada solusi,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) menyatakan siap membawa masukan tersebut ke parlemen.
“Sampai saat ini (periode 2025–2029) memang belum ada perubahan UU Pesantren, tapi bukan berarti tidak bisa,” kata Reni.
“Jika ada kajian atau naskah akademik yang bisa jadi pijakan, kami siap membawa dan menyampaikannya ke Baleg untuk dibahas pada 2026,” tandasnya.
Ketua DPW PKS Jatim, Bagus Prasetia Lelana turut menegaskan, aspirasi yang disampaikan Gus Kikin akan menjadi perhatian serius.
“Kami titipkan usulan Kiai Kikin tadi melalui Bu Reni Astuti. Aspirasi dari Ketua PWNU Jatim ini agar bisa menjadi perhatian khusus, sehingga nanti ada revisi UU Pesantren,” ujarnya.
Dalam silaturahmi tersebut, hadir jajaran pengurus PKS Jatim di antaranya Ketua MPW Ahmadi, Sekretaris DPW Muhamad Syadid, Wakil Sekretaris Bustanul Arifin, Ketua Bidang Kaderisasi Ahmad Junaidi, Ketua BPD 1 Rusli Effendi, serta Anggota DPR RI Reni Astuti.
Dari DPP PKS turut hadir Ustadz Abdul Hadi Wijaya, pengurus BPUKB DPP PKS yang juga dzuriyah Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari. Sementara dari PWNU Jatim hadir Bendahara PWNU Yoke Candra Katon mendampingi Gus Kikin.{*}
| Baca berita Pesantren. Baca tulisan terukur Roy Hasibuan | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
