Wakil Rais Aam PBNU Singgung Demo Minta NU Usung Kader di Pilpres: Salah Alamat, Sono ke Parpol!

| -
Wakil Rais Aam PBNU Singgung Demo Minta NU Usung Kader di Pilpres: Salah Alamat, Sono ke Parpol!
SALAH ALAMAT: KH Anwar Iskandar, kalau demo soal calon di Pilpres-Pilkada ke Parpol jangan ke NU. | Foto: IST

SURABAYA, Barometer Jatim – Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Anwar Iskandar menegaskan NU secara jamiyah harus tetap berpolitik tapi bukan politik praktis melainkan high politics.

“NU harus tetap berpolitik, tetapi dalam level apa? Jaga negara, jaga NKRI, dan menjaga politik yang berakhlak, itu politik NU. Politik NU di level high politics," katanya saat memberi tausiyah pada halal bihalal yang digelar PWNU Jatim, Selasa (16/5/2023).

“Urusan gawe (maju) DPR, bupati, gubernur, presiden-wakil presiden, bukan urusan NU. Itu urusan partai politik (Parpol), kita pastikan seperti itu,” jelasnya.

Jadi, tandas kiai Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Amien Ngasinan, Rejomulyo, Kota Kediri yang akrab disapa Gus War itu, jangan berharap nanti dari NU akan keluar sebuah instruksi terkait pencalonan di Pilpres maupun Pilkada.

“Tidak ada. Apalagi pakai demo-demo segala. NU itu enggak ada urusan begitu-begitu. Kalau mau demo, sono (sana) ke partai politik. Kalau njaluk (minta) calon apa gitu ke partai politik, jadi salah alamat kalau demo ke NU itu,” tegasnya.

Tapi kalau urusan menyelamatkan negara, misalnya ada kelompok yang ingin mengubah negara bangsa dengan sistem khilafah, Gus War memastikan akan berhadapan dengan NU karena pasti NU tidak tinggal diam.

“Kalau urusan politik praktis ya urusannya pimpinan partai dan orang kita banyak yang di partai itu. Datang saja ke sana, itu saudara kita semua. Saudara kandung, bukan saudara tiri, seayah seibu. di PKB ada, di Gerindra ada,” katanya, sembari menyebut Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad (Gus Sadad) anak NU asli.

Sebelumnya, Kamis (4/5/2023), ratusan Nahdliyin yang mengatasnamakan dirinya Komunitas Nusa Bangsa melakukan aksi demonstrasi di depan kantor PWNU Jatim. Mereka mendesak agar NU mengusulkan nama kader untuk maju di Pilpres 2024.

Koordinator Aksi, Khalilurahman R Abdullah Sahlawy (Ra Lilur) menuturkan, warga NU memiliki jumlah yang signifikan di Indonesia. Bahkan WNI yang berafiliasi dengan NU mendominasi secara sosial dan politik.

Mengutip Lembaga Survei Indonesia (LSI), ujar Ra Lilur, 49,5% dari total 87,8% muslim di Indonesia menyatakan sebagai warga NU. Sedangkan survei Avara Research Consulting (ARC) menyebut 58,8% muslim di perkotaan adalah Nahdliyin.

"Namun hari ini besarnya jumlah warga NU tidak berbanding linier dengan posisi politik NU dalam kancah politik nasional. Hal itu bisa dilihat dari sejumlah nama yang mengerucut sebagai calon pemimpin nasional tidak ada yang merepresentasikan kader NU, baik untuk RI 1 maupun RI 2," katanya.

Bila mencermati kandidat Capres dan Cawapres yang beredar saat ini, kata Ra Lilur, tidak ada yang merepresentasikan kader NU. Karena itu, pihaknya berinisiatif melakukan aksi damai ini di kantor PWNU Jatim untuk menyampaikan aspirasi Nahdliyin di Jatim.

"Kalau kita melihat konstelasi politik saat ini, belum ada kader NU yang diplot sebagai Capres ataupun Cawapres. Padahal NU meluber kader yang mumpuni dan jelas proses kaderisasinya di NU," ujarnya.

Aksi ini direaksi Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU) KH Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans yang menyebut demo yang menginginkan ada Capres maupun Cawapres 2024 dari NU di kantor PWNU Jatim tidak pada tempatnya.

“Saya kira itu demo yang salah tempat ya, karena kita sudah tahu, sudah sepakat semua, bahwa NU bukan lembaga politik. Dan tidak menjadi tanggung jawab NU ketika pasar tidak merespons dari tokoh-tokoh NU yang ada di kancah poltik,” katanya.

Jangan-jangan, lanjut Gus Hans, di internal para tokoh NU itu baik tapi belum tentu terserap oleh keinginan masyarakat umum, karena publik bukan hanya warga NU alias Nahdliyin.

“Kayak Khofifah (Gubernur Jatim/Ketua Umum PP Muslimat U). Mungkin baik di internal NU saja, tapi apakah itu bisa menjamin bahwa publik melihat kinerja yang dilakukan selama ini sudah baik?” ucapnya.

“Nah, kita harus dewasa dalam melihat itu kan, enggak boleh memaksakan kehendak,” tandas kiai muda pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Queen Al Azhar Darul Ulum Jombang tersebut.{*}

» Baca berita Nahdlatul Ulama. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi.

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.