Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

DLH Surabaya turun ke Kenjeran. Ajak anak-anak dan masyarakat pesisir menjaga kebersihan pantai sekaligus cegah pencemaran laut akibat sampah.

Pemkot Surabaya bertindak tegas menyegel 64 unit Rusunawa Tanah Merah II Blok A setelah ditemukan pelanggaran administratif.

Tak hanya soroti tata kelola anggaran desa. Pemerhati juga senggol legislator dan Pemkab Sidoarjo terkait BK Sidokepung Rp 400 juta.

Polemik Bantuan Keuangan (BK) Desa Sidokepung sebesar Rp 400 juta menjadi perhatian. Pemerhati soroti tata kelola anggaran desa.

Praktisi Jam'iyyah Ruqyah Aswaja (JRA) Lamongan menggelar Kopdar dan silaturahmi. Bawa misi berbagi ilmu dan dakwah sunnah.

Warga Tambak Mayor keluhkan pembakaran sampah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya gerak cepat telusuri status tanah.

500 orang tua mayoritas ibu-ibu di kampung kawasan hutan Banyuwangi melanjutkan pendidikan lewat PKBM NUN. Semangat masih menyala!

Sat Set! Eri Cahyadi turun langsung bawa warganya penderita kanker ke RSUD Soewandhie untuk secepatnya dilakukan penanganan.

DPRD Jatim 'ditelikung' Dinas PU Bina Marga. Anggaran Rp 1,3 triliun tiba-tiba menjadi 1,5 triliun tanpa melalui pembahasan di Banggar.

2 BUMD Jatim ini masing-masing ngutang dividen Rp 4,72 miliar dan rugi Rp 220 miliar, Fraksi PKB desak Khofifah harus tegas!

Banggar DPRD Jatim bongkar rapor merah BUMD PT Jatim Grha Utama (JGU). Nunggak utang dividen RP 4,72 miliar sejak 2019.

Revisi Perda Hak Keuangan DPRD Jatim, Fraksi Partai Demokrat ingatkan koleganya jangan terkesan kejar tambah penghasilan.

SiLPA Jatim dalam APBD 2025 tembus Rp 3,38 triliun. Andai dibagikan ke 3,8 juta penduduk miskin di provinsi yang dipimpin Khofifah, per orang dapat Rp 890 ribu.

DPRD Jatim minta frekuensi reses ditambah dari 3 menjadi 6 kali. Khofifah belum beri lampu hijau, masih diperlukan konsultasi dengan Kemendagri.