Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Bahas Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir, Pansus DPRD Surabaya serap masukan 31 camat dan Lurah

Penentuan Ketua Demokrat Jatim 2026-2031 dilakukan DPP untuk menghindari konflik internal. Sudah bukan saatnya lagi cakar-cakaran.

DPD Partai Demokrat Jatim resmi membuka pendaftaran calon ketua periode 2026-2031. Panitia Musda terapkan mekanisme cegah konflik.

KH Agoes Ali Masyhuri atau Gus Ali melempar canda menohok: NU itu bisa kuat, rukun, kalau dicarikan musuh.

Kasus dugaan korupsi CSR BUMD Jatim PT PJU yang menyeret komisaris utama menggantung. KCB ultimatum laporkan ke Kejagung.

Gara-gara plang "Aset Barang Rampasan Negara", Pemkot Surabaya kesulitan sewakan 9 unit apartemen rampasan KPK.

Verta Mega Arlinsa kembali masuk deretan finalis Miss Grand Indonesia 2026 setelah tujuh tahun. Kali ini jauh lebih matang.

Didakwa memperdagangkan wire rope atau tali kawat baja tanpa SNI, Dirut PT BPI Santoso Utomo Tjioe mengajukan perlawanan.

DPRD Jatim 'ditelikung' Dinas PU Bina Marga. Anggaran Rp 1,3 triliun tiba-tiba menjadi 1,5 triliun tanpa melalui pembahasan di Banggar.

2 BUMD Jatim ini masing-masing ngutang dividen Rp 4,72 miliar dan rugi Rp 220 miliar, Fraksi PKB desak Khofifah harus tegas!

Banggar DPRD Jatim bongkar rapor merah BUMD PT Jatim Grha Utama (JGU). Nunggak utang dividen RP 4,72 miliar sejak 2019.

Revisi Perda Hak Keuangan DPRD Jatim, Fraksi Partai Demokrat ingatkan koleganya jangan terkesan kejar tambah penghasilan.

SiLPA Jatim dalam APBD 2025 tembus Rp 3,38 triliun. Andai dibagikan ke 3,8 juta penduduk miskin di provinsi yang dipimpin Khofifah, per orang dapat Rp 890 ribu.

DPRD Jatim minta frekuensi reses ditambah dari 3 menjadi 6 kali. Khofifah belum beri lampu hijau, masih diperlukan konsultasi dengan Kemendagri.