Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Legislator Sidoarjo dari Fraksi PKB, Elok Suciati menyoal penggunaan anggaran BK Rp 400 juta di Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran. Ada yang tak beres?

300-an warga Desa Pranti, Kecamatan Sedati, menggeruduk kantor BPN Sidoarjo menuntut penerbitan SHM yang mereka ajukan sejak 2015.

Akademisi Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam menyebut putusan MK terkait gugatan ijazah Wapres Gibran menyisakan persoalan serius .

Keluarga besar Nahdlatul Ulama berduka. Nyai Machfudhoh yang selama ini dijuluki sebagai "Jimat Muslimat NU" meninggal dunia.

Pemkot Surabaya memperluas fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat yang terintegrasi.

58 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya dijatuhi sanksi. Parah! BKPSDM ungkap ada yang bolos lebih dari 10 hari. 

GOW Fit-Fest berlangsung meriah. Bunda Rini bersama ribuan perempuan dari berbagai organisasi wanita di Surabaya bergoyang zumba.

Banyak warga miskin di Surabaya yang seharusnya menerima bansos terdata punya mobil. Eri Cahyadi minta jangan pinjamkan KTP.

DPRD Jatim 'ditelikung' Dinas PU Bina Marga. Anggaran Rp 1,3 triliun tiba-tiba menjadi 1,5 triliun tanpa melalui pembahasan di Banggar.

2 BUMD Jatim ini masing-masing ngutang dividen Rp 4,72 miliar dan rugi Rp 220 miliar, Fraksi PKB desak Khofifah harus tegas!

Banggar DPRD Jatim bongkar rapor merah BUMD PT Jatim Grha Utama (JGU). Nunggak utang dividen RP 4,72 miliar sejak 2019.

Revisi Perda Hak Keuangan DPRD Jatim, Fraksi Partai Demokrat ingatkan koleganya jangan terkesan kejar tambah penghasilan.

SiLPA Jatim dalam APBD 2025 tembus Rp 3,38 triliun. Andai dibagikan ke 3,8 juta penduduk miskin di provinsi yang dipimpin Khofifah, per orang dapat Rp 890 ribu.

DPRD Jatim minta frekuensi reses ditambah dari 3 menjadi 6 kali. Khofifah belum beri lampu hijau, masih diperlukan konsultasi dengan Kemendagri.