Gus Hans Soroti 'Paket Istana' di Muktamar NU: Jangan Kerdilkan Marwah Ulama!

SURABAYA | Barometerjatim.com – Jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, 27-31 Agustus 2026, beredar luas di media sosial poster "paket dukungan istana" untuk menakhodai PBNU.

Mereaksi hal tersebut, Sekjen Gerakan Nasional (Gernas) Ayo Mondok, KH Zahrul Azhar As’ad alias Gus Hans mengingatkan bahwa struktur kepemimpinan tertinggi dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dipegang rais aam.

“Jabatan ini bukan sekadar posisi administratif, melainkan simbol otoritas keagamaan, moral, dan spiritual tertinggi bagi jutaan warga Nahdliyin,” katanya, Senin (17/8/2026).

Karena itu, menyematkan narasi politik seperti "paket dukungan istana" dalam kontestasi pemilihan rais aam dalam Muktamar NU adalah sebuah kekeliruan cara pandang yang merendahkan martabat ulama. 

“Narasi ini secara tidak langsung menempatkan PBNU sebagai subordinat atau bawahan dari kekuasaan eksekutif,” tegas kiai muda Pengasuh Ponpes Queen Al Azhar Darul Ulum Jombang tersebut.

Pilar Independen Bangsa

Secara historis dan khittah, lanjutnya, NU berdiri sebagai pilar independen bangsa. Hubungan antara PBNU dan pemerintah idealnya bersifat kemitraan yang sejajar (civil society dan negara), bukan hierarkis. 

“Rais aam memegang mandat spiritual yang jauh melampaui siklus politik lima tahunan lembaga kepresidenan,” ucap Gus Hans.

Ketika posisi sakral ini direduksi menjadi sekadar komoditas politik atau dipersepsikan disetir oleh kekuatan istana, hal tersebut mencederai independensi organisasi dan merusak legitimasi moral para ulama di mata umat.

“Fenomena ini kian diperparah oleh manuver para tim sukses kandidat yang kerap kehilangan akal sehat politik demi memenangkan kontestasi,” ujar Gus Hans.

“Para tim sukses jangan merendahkan marwah rais aam dan PBNU dengan mengklaim calonnya sebagai figur yang paling didukung istana,” tegasnya.

Bagi Gus Hans, menjadikan "restu penguasa" sebagai jualan utama kampanye adalah bentuk pengerdilan terhadap marwah ulama. 

Klaim semacam ini seolah menegaskan bahwa legitimasi seorang kiai terhormat ditentukan oleh restu birokrasi, bukan karena kedalaman ilmu, karamah, dan integritas moralnya. 

“Tim sukses seharusnya mengedepankan gagasan khidmat bagi umat, bukan malah menyeret lembaga suci ini ke dalam politik klaim yang merendahkan martabat kepemimpinan tertinggi NU,” kata Gus Hans. 

Di sisi lain, tandas Wakil Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) tersebut, penting untuk bersikap objektif dan menempatkan posisi lembaga kepresidenan secara proporsional. 

“Saya yakin istana tidak akan terlibat dalam hal muktamar. Sebagai lembaga negara, istana tentu menghormati kedaulatan PBNU sebagai organisasi keagamaan terbesar yang otonom,” katanya. 

Hanya Spekulasi Politik

Oleh sebab itu, klaim-klaim sepihak mengenai "dukungan Istana" dari oknum tertentu sebenarnya hanyalah spekulasi politik dari luar yang sengaja ditiupkan untuk mencari keuntungan elektoral, bukan mencerminkan sikap resmi dari pemerintah itu sendiri. 

PBNU memiliki mekanisme internal yang matang dan berasaskan musyawarah mufakat, khususnya melalui sistem Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA, untuk memilih pemimpinnya. 

“Intervensi opini dan klaim sepihak dari tim sukses yang mengait-ngaitkan dukungan penguasa, hanya akan mengerdilkan institusi ulama menjadi sekadar alat kekuasaan,” ujar Gus Hans. 

“Otoritas langit dan moral yang melekat pada rais aam tidak boleh diukur dari seberapa dekat atau didukungnya beliau oleh otoritas bumi (pemerintah),” imbuhnya.

Gus Hans kembali menegaskan, menjaga jarak aman yang kritis dan bermartabat dari pusaran kekuasaan adalah kunci menjaga kesucian PBNU. 

Menolak narasi "paket dukungan Istana" bukan berarti memusuhi pemerintah, melainkan sebuah ikhtiar bersama -- terutama bagi para tim sukses -- untuk mendudukkan kembali posisi ulama pada tempat terhormat yang semestinya. 

“Rais aam adalah pemandu umat, dan posisinya harus tetap berdiri tegak di atas semua golongan, tanpa pernah berada di bawah bayang-bayang kekuasaan politik mana pun,” pungkasnya.{*}

| Baca berita Muktamar NU. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur