PDIP Respons Cepat Kasus Hibah, HAMI: Mega Tak Mau Kusnadi Jadi Batu Sandungan Hattrick Juara Pemilu!

SURABAYA, Barometer Jatim – Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI) menilai respons cepat PDIP dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim lantaran Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri ingin partainya mengukir hattrick juara Pemilu di 2024.

“Ibu Megawati beserta PDIP secara kelembagaan ingin hattrick di 2024. Tentu, kader-kader yang memiliki persoalan dengan hukum, khususnya tindak pidana korupsi, mesti dilakukan langkah-langkah tegas dan cepat,” kata Koordinator Nasional HAMI, Asep Irama, Selasa (7/2/2023).

“Karena itu akan menjadi batu sandungan bagi PDIP untuk kembali lahir menjadi pemenang di 2024,” tandas aktivis yang juga Direktur Indo Publika tersebut.’

Sebelumnya, DPP PDIP melakukan langkah cepat  menunjuk Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Jatim, menyusul pengunduran diri Kusnadi usai dua kali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi dana hibah.

• Baca juga:
  Indo Publika: Dana Hibah Itu Ada di Eksekutif Bukan Legislatif, KPK Wajib Periksa Khofifah!

Di sisi lain, lanjut Asep, langkah PDIP patut diapresiasi bersama dan perlu diikuti semua Parpol di dalam komitmen pemberantasan korupsi. “Sehingga pemberantasan korupsi di Parpol tidak hanya jargon tetapi menjadi kerja dan komitmen nyata,” ucapnya.

Mengapa Parpol lain tidak mengambil langkah seperti yang dilakukan PDIP? Asep berpandangan, karena PDIP punya stok kader potensial yang cukup banyak untuk menggantikan siapa saja yang dianggap memiliki persoalan hukum.

“Sehingga Ibu Mega dengan cepat mengambil langkah-langkah itu. Beda dengan Parpol lain, misalnya Demokrat. Menurut saya, kader Demokrat di Jatim belum ada yang sefamiliar Emil Dardak. Kemarin misalnya ada Bayu Airlangga, tetapi sudah pindah ke Golkar,” katanya.

Karena itu, nilai Asep, Parpol lain tidak bisa secepat PDIP dalam melakukan pergantian kepengurusan atau menonaktifkan kader yang dianggap punya persoalan hukum, karena tidak memiliki kader potensial sebanyak PDIP.

“Tapi kalau PDIP saya rasa banyak kader sangat potensial dan familiar. Apalagi di Jatim, misalkan ada Pak Said Abdullah yang sekarangt Plt, kemudian ada Bu Risma (Mensos), Azwar Anas (Menpan RB), ini tokoh-tokoh kuat PDIP,” ujar Asep.

• Baca juga:
  Kasus Korupsi Hibah, HAMI: Emil Dardak Bisa Diperiksa sebagai Wagub dan Ketua Demokrat Jatim!

Bahkan masih ada beberapa tokoh lainnya di Jatim. Ini yang membuat PDIP bisa dengan cepat memutuskan pergantian di saat ada kadernya yang bermasalah dengan hukum.

“Beda dengan Parpol lain, misalkan Gerindra, siapa tokohnya di Jatim, belum ada yang familiar. Bahkan misalkan Demokrat, hanya bergantung pada Emil Dardak,” kata Asep.

“Sehingga kalau sekarang Demokrat melakukan pergantian terhadap Emil Dardak tentu takut suaranya bakal tergerus, kemudian siapa yang punya elektabilitas dan kekuatan seperti Emil Dardak, kan sulit sekali mencari itu. Begitu juga dengan Parpol lain, sama,” paparnya.

Karena itu, sekali lagi, Asep mengapresiasi langkah, ketegasan, dan komitmen PDIP dalam pemberantasan korupsi. “Tentu ini harus kita tagih pada Parpol lain. Orang yang sudah terindikasi korupsi harus dinonaktifkan, sehingga pemeriksaan di KPK fair,” ujarnya.{*}

» Baca berita Suap Hibah DPRD Jatim