DPRD Jatim Sindir Mahalnya 738 Penghargaan Khofifah: 5 Tahun Habiskan APBD Ratusan Triliun!

| -
DPRD Jatim Sindir Mahalnya 738 Penghargaan Khofifah: 5 Tahun Habiskan APBD Ratusan Triliun!
RAPOR MERAH: Mathur Husyairi, Khofifah tinggalkan 4,18 juta kemiskinan dan 1,17 pengangguran. | Foto: Barometerjatim.com/RQ

SURABAYA | Barometer Jatim – Khofifah Indar Parawansa lengser dari kursi Gubernur Jawa Timur dengan memamerkan koleksi 738 penghargaan, sembari menyatakan akan kembali maju Cagub untuk periode kedua.

Bagi Anggota DPRD Jatim, Mathur Husyairi jumlah penghargaan yang dikumpulkan Khofifah selama lima tahun tersebut sangat mahal jika dibandingkan dengan triliunan APBD yang dihabiskan, di sisi lain justru kewalahan mengatasi hal mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran.

“Ya kalau satu periodenya Khofifah dengan asumsi APBD kita setiap tahun di angka Rp 32 triliun dikalikan 5 tahun, itu bisa Rp 160 triliun memperoleh penghargaan sebanyak 738,” kata Mathur pada Barometer Jatim, Selasa (20/2/2024).

“Begitu mahal penghargaan itu untuk membuat atau memperoleh penghargaan, dan itu merupakan bentuk pencitraan Khofifah selama 5 tahun ini,” sambungnya.

Karena itu, tandas Mathur, harus diuji. Harus ada pembanding antara 738 penghargaan yang dikoleksi Khofifah dengan fakta-fakta di lapangan.

“Apakah kemudian bunyi penghargaan itu linier dengan fakta yang ada di lapangan,” tegas Mathur yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim.

Jangan kemudian, ucapnya, pemberi penghargaan hanya mendasarkan pada angka-angka agregat yang dimunculkan Badan Pusat Statistik (BPS) selama 5 tahun Khofifah memimpin Jatim.

“Jadi ini perlu dikritisi, dibedah lagi, ditelisik kebenaran dari penghargaan yang sudah diperoleh selama ini. Saya hanya ingin fokus di dalam poin pengentasan kemiskinan, pengurangan angka stunting, IPM, dan reformasi birokrasi,” katanya.

 
SERTIJAB: Khofifah dan Adhy Karyono saat Sertijab Pj Gubernur Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/HPJ

Belum lagi, sambung Mathur, tingkat dugaan dan perilaku korupsi dari borokrasi yang dipimpin. Lalu pemborosan anggaran yang selama ini hanya menjadi program remeh temeh, copy paste-nya birokrasi atau kepala OPD Pemprov Jatim di setiap tahunnya.

“Tidak ada program yang menggigit betul, yang kemudian dirasakan masyarakat dalam lima tahun ini. Itu masih bisa kita perdebatkan,” kata Mathur.

“Makanya jangan kemudian berbekal ratusan penghargaan ini, lalu Khofifah ngeklaim berhasil memimpin Jatim. Mengentaskan kemiskinan dia sudah gagal di lima tahun ini,” imbuhnya.

Ya, soal hal mendasar seperti mengentas kemiskinan maupun pengangguran, Khofifah bisa dibilang kewalahan. Berdasarkan data BPS, selama lima tahun Jatim dipimpin Khofifah jumlah orang miskin tercatat 4,189 juta (10,35%) atau masih terbanyak se-Indonesia per Maret 2023.

Di bawah Jatim, provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah, masing-masing 3,8 juta jiwa dan 3,7 juta jiwa.

Secara year on year (y-on-y) angka kemiskinan di Jatim memang turun 0,03% tarhadap Maret 2022 sebesar 10,38% atau turun 0,14% terhadap September 2022.

Namun sejak Khofifah memimpin Jatim pada 13 Februari 2019, angka kemiskinan justru sedikit di atas kemiskinan yang ‘diwariskan’ Gubernur Jatim sebelumnya, Soekarwo alias Pakde Karwo, yakni 4,112 juta pada Maret 2019 atau sebulan setelah Khofifah dilantik menjadi Gubernur Jatim.

Butuh Konsep Jelas

NJOMPLAMNG: Kemiskianan di perdesaan dan perkotaan, ada disparitas 6,48%. | Data: BPS Jatim

Melihat fakta miris tersebut, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad alias Gus Sadad memandang, kemiskinan masih tinggi karena selama lima tahun ini Pemprov Jatim tidak membuat gairah perekonomian di perdesaan.

Melihat data BPS. Kemiskinan Jatim di perkotaan per Maret 2023 sebanyak 7,50%. Sedangkan di perdesaan 13,98% atau ada disparitas 6,48%.

“Ini butuh suatu konsep yang utuh, jelas, clear, bahwa ini akan dijalankan dalam konteks penguatan masyarakat desa,” katanya.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti juga turut menyoroti lengsernya duet Khofifah-Emil Dardak masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum tuntas, yakni pengentasan kemiskinan.

Melihat angka kemiskinan yang masih tinggi, LaNyalla heran karena pertumbuhan ekonomi Jatim justru meningkat signifikan dan tumbuh inklusif.

"Memang ada pertanyaan, mengapa pertumbuhan ekonomi di Jatim bagus tapi kondisi itu belum mampu secara krusial berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

“Inilah yang harus dijawab oleh pemerintah daerah. Terutama oleh semua kepala daerah di Jatim, di mana yang salah di sini," tandas senator asal Jatim tersebut.

TUMBUH 4,95%: Pertumbuhan ekonomi Jatim bagus tapi kemiskinan dan pengangguran tinggi. | Sumber: BPS

Menurut LaNyalla, perekonomian yang semakin tumbuh seyogyanya semakin memberikan tetesan kesejahteraan, akan makin mengurangi pengangguran, serta berdampak penurunan kemiskinan.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, bila dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, ekonomi Jatim pada triwulan IV 2023 tumbuh 4,95% (c-to-c) dan dibandingkan triwulan IV 2022 tumbuh 4,69% (y-on-y).

Jatim juga menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Indonesia sebesar 14,22%, serta penyumbang perekonomian terbesar kedua pula di Pulau Jawa dengan persentase 24,99.{*}

| Baca berita Kemiskinan. Baca tulisan terukur Roy Hasibuan | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.