Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Eri Cahyadi menegaskan tidak lagi menjadikan pengkategorian desil sebagai satu-satunya acuan tunggal untuk penyaluran bansos.

Pemkot Surabaya melalui Disperinaker membuka peluang kerja bagi warga desil 1-3 usia produktif yang belum memiliki pendapatan tetap.

Pemkot bersama DPRD Surabaya menyepakati Perubahan APBD 2026. Belanja daerah ditetapkan bertambah Rp 151,63 miliar.

Usai muncul keluhan pelanggan terkait air keruh dan berbusa, PAM Surya Sembada Surabaya memperkuat sistem antisipasi pencemaran air baku.

Aset Rp 124 miliar kembali ke Pemkot Surabaya. Disiapkan untuk mendongkrak ekonomi dan kesejahteraan warga.

Gelar demo dan laporan dumas, Jaka Jatim desak Kejati mengusut dugaan korupsi APBD Kabupaten Pamekasan Rp 85,2 miliar.

Akademisi dan Pengamat Politik Unair, Airlangga Pribadi tutup Usia. Gus Hans sebut Jatim kembali kehilangan sosok kritis.

Polemik pengelolaan TPS Sidokerto Sidoarjo kembali menjadi perhatian warga. Selain urusan pengelolaan, retribusi sampah juga disoal.

DPRD Jatim 'ditelikung' Dinas PU Bina Marga. Anggaran Rp 1,3 triliun tiba-tiba menjadi 1,5 triliun tanpa melalui pembahasan di Banggar.

2 BUMD Jatim ini masing-masing ngutang dividen Rp 4,72 miliar dan rugi Rp 220 miliar, Fraksi PKB desak Khofifah harus tegas!

Banggar DPRD Jatim bongkar rapor merah BUMD PT Jatim Grha Utama (JGU). Nunggak utang dividen RP 4,72 miliar sejak 2019.

Revisi Perda Hak Keuangan DPRD Jatim, Fraksi Partai Demokrat ingatkan koleganya jangan terkesan kejar tambah penghasilan.

SiLPA Jatim dalam APBD 2025 tembus Rp 3,38 triliun. Andai dibagikan ke 3,8 juta penduduk miskin di provinsi yang dipimpin Khofifah, per orang dapat Rp 890 ribu.

DPRD Jatim minta frekuensi reses ditambah dari 3 menjadi 6 kali. Khofifah belum beri lampu hijau, masih diperlukan konsultasi dengan Kemendagri.