Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Dikunjungi Wapres Gibran, nelayan Banyuwangi di hadapan Gubernur Khofifah dan Bupati Ipuk sambat soal penyederhanaan perizinan.

Pemkot Surabaya menegaskan dana swadaya yang dipungut RT/RW dari warga harus disetujui lurah, tidak ujug-ujug dimintai duit. 

Urusan setoran parkir Sidoarjo Rp 14,8 miliar dari PT ISS hingga kini tak kunjung beres. PN sebut Dishub belum ajukan eksekusi.

Pasca putusan pengadilan tinggi, hingga kini PT ISS tak kunjung membayar kewajiban setoran parkir Rp 14,8 miliar. Dishub Sidoarjo ajukan eksekusi ke PN.

Upaya menjaga reputasi belakangan marak dilakukan. Namun hal itu tidak boleh jadi dalih untuk menghapus karya jurnalistik.

Komisi Informasi (KI) Jatim mengabulkan sebagian gugatan warga Graha Famili. Perintahkan Pemkot Surabaya serahkan SK Re-planning.

Negara dirugikan Rp 41,4 miliar akibat dugaan korupsi KUR BNI Jember. Kejati Jatim baru bongkar Rp 16,6 miliar.

Eri Cahyadi copot Lurah Tambak Wedi, Yusufian setelah warga mengeluhkan adanya praktik dugaan pungli di Sentra Wisata Kuliner (SWK).

SiLPA Jatim dalam APBD 2025 tembus Rp 3,38 triliun. Andai dibagikan ke 3,8 juta penduduk miskin di provinsi yang dipimpin Khofifah, per orang dapat Rp 890 ribu.

Sejumlah fraksi di DPRD Jatim mengkritik tajam Pemprov karena SiLPA masih menembus Rp 3,38 triliun. Ini respons Emil Dardak.

Komisi C DPRD Jatim beber alasan hanya setujui suntikan modal Jamkrida Rp 100 miliar, bukan Rp 300 miliar seperti yang diajukan Khofifah.

Inilah potret Jamkrida yang bakal disuntik penyertaan modal Rp 100 miliar: Dividen cuma Rp 2,5 miliar, gaji Direktur Utama Rp 68,1 juta!

Gubernur Khofifah mengajukan suntikan modal BUMD PT Jamkrida Rp 300 miliar. Komisi C DPRD Jatim hanya menyetujui Rp 100 miliar.

Pemprov Jatim meraih opini WTP 11 kali secara berturut-turut sejak 2015. BPK tegaskan bukan jaminan tidak ada kecurangan.